Yayasan Bengkulu Bangkit

Pemekaran Benteng

2011-03-20T01:48:00.000-07:00

Selamat Benteng!
24 Juni Hari Bersejarah
Rabu, 25-Juni-2008, 09:20:18

RAKYAT BENGKULU – Perjalanan panjang dan perjuangan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) akhirnya membuahnya hasil. Tanggal 24 Juni 2008 merupakan hari bersejarah bagi seluruh masyarakat Benteng. Sebab, pukul 12,50 WIB kemarin bertempat di gedung DPR RI ruang Komisi II Jakarta Ketua DPR RI Agung Laksono mengetok palu tanda pengesahan Kabupaten Bengkulu Tengah.
Dikatakan anggota Presidium Benteng, Sadikin, SH keberhasilan tersebut merupakan buah karya seluruh pihak yang ada di provinsi Bengkulu khususnya Bengkulu Tengah. Dengan disahkannya Kabupaten Bengkulu Tengah ini, kami seluruh masyarakat Bengkulu Tengah mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan pembentukan Benteng ini. Tentunya ada rasa lelah dan gembira setelah kurang lebih tujuh tahun kita berjuang bersama untuk mensukseskan lahirnya Benteng ini, kata Sadikin.
Selanjutnya setelah disahkan, menunggu peresmian yang akan dilakukan oleh Mendagri dan penentuan caretaker Kabupaten Bengkulu Tengah. Kita berharap proses tersebut akan berlangsung secepatnya dan siapapun yang menjadi caretaker asalkan dapat mempercepat proses pembangunan di Benteng, tambah Sadikin.
Sementara itu dalam pengesahan Benteng kemarin lebih kurang seratus orang warga Benteng turut hadir untuk menyaksikan secara langsung momen bersejarah tersebut. Setelah mengetahui kabar gembira lahirnya Benteng, ratusan warga beserta tim presidium Benteng melakukan acara syukuran bersama dengan seluruh anggota DPD RI asal Bengkulu yang bertempat di ruang GBHN DPD RI.
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Mahyudin Sobri, SE. Dalam kesempatan tersebut pula Mahyudin mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama mendukung kabupaten baru tersebut layaknya menyambut bayi yang baru lahir. ‘’Kita berharap semua pihak dapat bersama-sama mendukung bayi yang baru lahir ini sehingga dengan dukungan dan bimbingan tersebut bayi ini bisa menjadi mandiri dan pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan rakyat seperti apa yang kita cita-citakan bersama selama ini,’’ kata Mahyudin.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Provinsi Bengkulu Heri Susanto menyatakan bahwa keberadaan Kabupaten baru tersebut harus di dukung pula secara penuh oleh DPRD Provinsi Bengkulu. Heri menjanjikan ia akan memperjuangkan anggaran untuk membantu percepatan pembangunan Benteng dalam anggaran 2009 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut juga hadir Asisten II Pemerintah Provinsi Bengkulu Asnawi Alamat, Ketua Presidium Benteng Wasyik Salik, Ketua DPRD Bengkulu Utara Safriyanto Daud dan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Bengkulu Heri Susanto, namun tidak tampak hadir pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara dalam kesempatan bersejarah tersebut.
Sementara itu anggota tim penghubung dari tiga tim inti pemekaran yakni Tim Presidium, Tim Percepatan dan Tim Penghubung atau sosialisasi yang berada di Bengkulu Junni Muslimin, MA mengatakan seluruh masyarakat Benteng larut dalam kegembiraan. Seluruh lapisan masyarakat di enam kecamatan di Benteng menyambut dengan riuh riang informasi yang disampaikan oleh pihak presidium yang berada di Jakarta. ‘’Pokoknya semua lapisan masyarakat cukup antusias menyambut kelahiran Benteng ini, karta Junni. (cw3)

Sumber: BKPMD Bengkulu

Sekilas Profil H. Mahyudin Shobri, SE

2009-08-19T01:00:00.000-07:00

“Kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh rakyat adalah sebuah kehormatan terbesar dalam hidup saya. Untuk itu saya akan berbuat semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada saya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera”. Demikian hal yang terpatri dalam hati H. Mahyudin Shobri, SE setelah terpilih kembali menjadi anggota DPD RI Periode 2009 - 2014. Pria kelahiran Bengkulu, 21 Mei 1963 yang akrab dengan panggilan Mahyudin ini adalah seorang pekerja keras yang merintis usahanya dari bawah dengan Bendera Sekotong Corp. Beliau terpilih kembali untuk kali kedua mewakili Provinsi Bengkulu.

Suami Hj.Haizarrani, S.Pd. ini menamatkan pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Nurul Huda Jembatan Kecil Bengkulu (1975), Madrasa Tsanawiyah Negeri Bengkulu (1979), SMA Muhammadiyyah Bengkulu (1982) dan Universitas Bengkulu (1988). Beberapa pendidikan informal juga diikuti Mahyudin, yaitu, Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Universitas Bengkulu (1985), Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa (1985), Napak Tilas Resimen Mahasiswa se-Sumattera, Universitas Andalas Padang (1986), Megister Bussiness Administration, JIM Bengkulu (1997), Penataran/Penyuluhan manajemen perusahaan Bidang Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu (1999), dan saat ini tercatat sebagai Mahasiswa Pascasarjana STIA LAN Jakarta.

Mahyudin Shobri adalah ayah dari Rizki Maharani, Ananda Maharani, Muh. Anugrah Shobri, Puteri Nabilah Maharani, Muh Ilham Shobri. Beliau aktif dalam sederet organisasi, antara lain menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Karang Taruna Anggrek (1984-1989), Anggota Resimen Mahasiswa Mahadwiyudha (1985-1988), Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cab. Bengkulu (1988-1989), Bendahara NU Cab. Kota Bengkulu (1989-1992), dan Bendahara GP Ansor (1993-1997). Ia juga Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia Cab. Bengkulu (1994-1997), Wakil Ketua Ikatan Sarjana Kosgoro Kota Bengkulu (1996-2001). Ia juga menjabat sebagai Mustasyar PWNU Propinsi Bengkulu (2003-sekarang), Bendahara ISEI Cab. Bengkulu (2003-sekarang), dan Bendahara Foksika PMII Korwil Bengkulu (2003-sekarang), dan Penasehat BMA Provinsi Bengkulu hingga sekarang.

Untuk mencurahkan perhatian bidang social dan kebudayaan beliau mendorong berdirinya Yayasan Lembak Bengkulu. Bahkan untuk mengaplikasi perjuangan politik dan kepedulian kepada konstituennya beliau membangun jaringan secara terstruktur dengan mendirikan Yayasan Bengkulu Bangkit. Yayasan yang didirikan ini open house setiap hari untuk menerima aspirasi menyangkut persoalan apapun dari para konstituennya.

Pengagum tokoh Ekonomi Kerakyatan Bung Hatta ini juga menekuni dan memimpin beberapa pekerjaan lain, yakni: Pimpinan UD Sekotong (1984-sekarang), Wakil Direktur Sekotong Konstruksi (1995-sekarang), Direktur PT Sekotong Multi Sarana (1998-sekarang), Direktur PT Sekotong Marine (2000-sekarang), Komisaris PT Mitra Niaga Sejati (2001-sekarang). Sedangkan penghargaan yang pernah diraih Mahyudin adalah penghargaan sumbangsih dalam meningkatkan Syi’ar Agama dari Walikota Bengkulu (2000).

Pria dengan motto “Orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” ini mengungkapkan pandangannya mengenai DPD. Menurutnya DPD adalah lembaga baru yang memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri untuk mengabdi kepada kepentingan negara dan bangsa, melalui pengembangan otonomi daerah dalam rangka menciptakan kedaulatan rakyat, dan pembangunan masyarakat sipil (civil society).

Dengan menjadi anggota DPD mewakili Provinsi Bengkulu, ia berharap dapat menjembatani atau menyampaikan aspirasi masyarakat Bengkulu untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki menuju masyarakat yang damai dan sejahtera.
Sebagai anggota DPD, Mahyudin yang bercita-cita “Mengangkat harkat dan martabat masyarakat Bengkulu untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan”, Dengan visinya adalah mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera dalam rangka NKRI bercirikan kehidupan yang agamis, tenteram, rukun, damai saling menghormati kebhinekaan, menjunjung tinggi supremasi hukum, berkeadilan sosial, sumber daya manusia yang professional dan berkualitas, serta pembangunan berkelanjutan.

Berdasar pada visi tersebut di atas, Misi yang akan diperjuangkannya antara lain mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa menuju masyarakat yang demokratis. Selain itu adalah mewujudkan supremasi hukum, pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Serta meningkatkan kemampuan daerah dengan pemanfaatan secara maksimal potensi sumber daya di daerah serta mendorong pengembangan daerah, dan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kesan selama menjadi anggota DPD RI masih sangat lemahnya peran dan wewenang DPD RI sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Ini menjadi hambatan untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Persaudaraan sesama anggota DPD RI sangat terasa sekali karena sama-sama mewakili daerah masing-masing.

Pesan Untuk DPD RI Periode 2009-2014 Menjadi anggota Parlemen memang tidak ringan, karena mereka berhasil merebut simpati dan menjadi pilihan rakyat, maka janji-janji wakil daerah pada saat kampanye akan lebih mendapat sorotan rakyat, oleh karena itu peran dan partisipasi anggota DPD RI terpilih diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah untuk Pusat.

Jakarta, Juli 2009
H. Mahyudin Shobri, SE

Kabupaten Baru Bengkulu Tengah

2008-12-28T18:56:00.000-08:00

Selamat Benteng!
24 Juni Hari Bersejarah
Rabu, 25-Juni-2008, 09:20:18

RAKYAT BENGKULU – Perjalanan panjang dan perjuangan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) akhirnya membuahnya hasil. Tanggal 24 Juni 2008 merupakan hari bersejarah bagi seluruh masyarakat Benteng. Sebab, pukul 12,50 WIB kemarin bertempat di gedung DPR RI ruang Komisi II Jakarta Ketua DPR RI Agung Laksono mengetok palu tanda pengesahan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dikatakan anggota Presidium Benteng, Sadikin, SH keberhasilan tersebut merupakan buah karya seluruh pihak yang ada di provinsi Bengkulu khususnya Bengkulu Tengah. Dengan disahkannya Kabupaten Bengkulu Tengah ini, kami seluruh masyarakat Bengkulu Tengah mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan pembentukan Benteng ini. Tentunya ada rasa lelah dan gembira setelah kurang lebih tujuh tahun kita berjuang bersama untuk mensukseskan lahirnya Benteng ini, kata Sadikin.

Selanjutnya setelah disahkan, menunggu peresmian yang akan dilakukan oleh Mendagri dan penentuan caretaker Kabupaten Bengkulu Tengah. Kita berharap proses tersebut akan berlangsung secepatnya dan siapapun yang menjadi caretaker asalkan dapat mempercepat proses pembangunan di Benteng, tambah Sadikin.

Sementara itu dalam pengesahan Benteng kemarin lebih kurang seratus orang warga Benteng turut hadir untuk menyaksikan secara langsung momen bersejarah tersebut. Setelah mengetahui kabar gembira lahirnya Benteng, ratusan warga beserta tim presidium Benteng melakukan acara syukuran bersama dengan seluruh anggota DPD RI asal Bengkulu yang bertempat di ruang GBHN DPD RI.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Mahyudin Sobri, SE. Dalam kesempatan tersebut pula Mahyudin mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama mendukung kabupaten baru tersebut layaknya menyambut bayi yang baru lahir. ‘’Kita berharap semua pihak dapat bersama-sama mendukung bayi yang baru lahir ini sehingga dengan dukungan dan bimbingan tersebut bayi ini bisa menjadi mandiri dan pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan rakyat seperti apa yang kita cita-citakan bersama selama ini,’’ kata Mahyudin.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Provinsi Bengkulu Heri Susanto menyatakan bahwa keberadaan Kabupaten baru tersebut harus di dukung pula secara penuh oleh DPRD Provinsi Bengkulu. Heri menjanjikan ia akan memperjuangkan anggaran untuk membantu percepatan pembangunan Benteng dalam anggaran 2009 mendatang.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Asisten II Pemerintah Provinsi Bengkulu Asnawi Alamat, Ketua Presidium Benteng Wasyik Salik, Ketua DPRD Bengkulu Utara Safriyanto Daud dan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Bengkulu Heri Susanto, namun tidak tampak hadir pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Utara dalam kesempatan bersejarah tersebut.

Sementara itu anggota tim penghubung dari tiga tim inti pemekaran yakni Tim Presidium, Tim Percepatan dan Tim Penghubung atau sosialisasi yang berada di Bengkulu Junni Muslimin, MA mengatakan seluruh masyarakat Benteng larut dalam kegembiraan. Seluruh lapisan masyarakat di enam kecamatan di Benteng menyambut dengan riuh riang informasi yang disampaikan oleh pihak presidium yang berada di Jakarta. ‘’Pokoknya semua lapisan masyarakat cukup antusias menyambut kelahiran Benteng ini, karta Junni. (cw3)

SUARA TERBANYAK: Pemilu DPR, DPD dan DPRD

2008-12-23T15:08:00.000-08:00

MK KABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN UJI UU PEMILU

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini dinyatakan Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam pembacaan putusan perkara No. 22&24/PUU-VI/2008, Selasa (23/12), di ruang sidang pleno MK.

Perkara No. 22/PUU-VI/2008 dimohonkan oleh Muhammad Sholeh, calon anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan satu Surabaya-Sidoarjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Perkara No 24/PUU-VI/2008 dimohonkan oleh perorangan warga negara, antara lain, Sutjipto, S.H., M.Kn. (Calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat), Septi Notariana, S.H., M. Kn., (Calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat) dan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., (calon pemilih 2009). Mereka meminta MK menyatakan Pasal 205 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 214 UU PEMILU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU a quo yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30 persen dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30 persen dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30 persen dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta pemilu adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hal tersebut, menurut MK, merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem, terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil.

Dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota DPR atau DPRD juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing.

Selain itu, dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. “Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak,” ucap Hakim Konstitusi, Arsyad Sanusi.

Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equality and opportunity before the law) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, artinya setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil.

Dalam putusan ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). (Wiwik Budi Wasito)

Foto: Dok. Humas MK/Ardli N

Catatan Kunjungan Kerja

2008-12-23T14:58:00.000-08:00

Propinsi Bengkulu, tidak bisa dipungkiri adalah salah satu provinsi yang tertinggal dengan semua kabupaten termasuk daerah tertinggal. Percepatan pembangunan menjadi sebuah keharusan untuk mengejar ketertinggal dengan propinsi tetangga. Kemampuan pemerintahan daerah untuk melihat relung atau celah untuk memanfaatkan keunggulan komparatif daerah dibandingkan dengan daerah lain menjadi keharusan. Membangun Propinsi Bengkulu tidak seharusnya memindahkan apa yang dilakukan di daerah lain, kemudian dilakukan di Bengkulu. Propinsi Bengkulu harus dibangun atas dasar keunggulan dan berbasis pada kondisi dan potensi yang ada di Propinsi Bengkulu.

Kondisi keberagaman etnik mengharus pemerintah daerah untuk mempertimbangkan hal-hal yang sensitif agar potensi laten konflik tidak muncul menjadi konflik terbuka, seperti issu keingginan bergabungnya Bengkulu Selatan dengan Sumatera Selatan, Isu ingin bergabungnya Rejang Lebong dengan Sumatera Tengah, Issu bergabungan Muko-muko dengan Kerinci untuk membentuk Propinsi Baru.

Munculnya konflik-konflik ini disinyalir lebih kepada rendahnya kemampuan manajerial pengelolaan pemerintahan atas azas kepatutan, azas transparansi, good dan clean governance. Konflik-konflik dapat menyebabkan hilangnya kesempatan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam berkonsentrasi untuk melakukan percepatan pembangunan.

Kondisi sosial politik harus dicermati secara hati-hati, karena bola salju issu penjabutan dukungan terhadap Gubernur dapat saja berujung ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintahan, hal ini dapat menyebab besarnya resistensi terhadap program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pencabutan dukungan secara terbuka dapat menyebabkan situasi yang tidak kondusif untuk membangun Provinsi Bengkulu.

Dalam hal pengelolaan SDM aparatur pemerintahan, suka atau tidak suka sudah sangat transparan berkembang issu SAG dan SDM, kondisi ini menjadi sebuah keperihatinan yang cukup besar ditengah masyarakat. Issu ini bahkan sempat berkembang dalam dialog dengan para sesepuh Provinsi Bengkulu dengan Anggota DPD RI beberapa waktu yang lalu. Untuk menekan issu ini kami berharap basis pendidikan dan profesionalisme menjadi pertimbangan utama dalam penempatan staf, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari kunjungan kerja ke Kabupaten Kepahiyang dan Rejang Lebong, Ke Kapolda, Ke Danrem dan Kejati, persolaan tata batas menjadi hal yang sudah mengarah pada terjadi konflik horizontal. Hal ini harus sangat hati-hati untuk diselesaikan. Kita sadar bahwa UU penetapan kabupaten pemekaran sudah diundangkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi seorang yang bijak tidak akan pernah melupakan sejarah. Undang-undang bukanlah kitab suci, undang-undang dibuat sebagai ketentuan hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi sebuah kearifan penyelesaian adalah standar yang harus dilakukan.

Dalam sejarah pemekaran Kabupaten di Provinsi Bengkulu hingga saat ini, walaupun muncul konflik-konflik akan tetapi dengan mata kita dapat menyaksikan bahwa pemekaran telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap pembangunan di Provinsi Bengkulu secara lebih merata. Tinggal lagi kebijakan Gubernur untuk bersikap proporsional dalam membagi kue APBD Provinsi tidak hanya tertuju pada Kota Bengkulu dan beberapa Kabupaten saja. Harus ada grand disain terhadap perencanaan pembangunan. Dengan sistem pembangunan Multiyears paling tidak ada keterbatasan dalam melakukan pembagian kue pembangunan ke daerah kabupaten-kabupaten yang lain, untuk mengalokasi anggaran pada tahun berikutnya.

Saat ini suka atau tidak suka struktur pembiayaan apratur pemerintah dan pembangunan Provinsi Bengkulu, masih sangat tergantung dengan dana dari pusat (lebih dari 80% dana berasal dari pemerintah pusat). Hal ini menggambarkan betapa rentannya pembangunan ketika kebijakan penggunaan anggaran tidak efisien dan tidak berdasarkan rencana strategis yang telah diuji secara akademis yaitu arah pembungan provinsi Bengkulu dalam PROPEDA yaitu pertanian. Semestinya arah kebijakan tersebut juga harus tercermin pada struktur APBD yang mengalokasi pada sektor pertanian secara menyeluruh dan menjadi skala prioritas.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pihak eksekutif dan legislatif seharusnya berhati-hati karena persoalan KKN yang menjadi perhatian kita bersama agar tereduksi dengan baik. Dari kajian dan evaluasi kami, banyak sekali temuan-temuan BPK yang dilaporkan sejak tahun Anggaran 2003 s/d saat ini, sering terulang baik dalam hal kesalahan administrasi, pelanggaran, maupun penyimpangan.

Demikianlah, masukan ini agar menjadi hal yang bermanfaat untuk menata percepatan pembangunan pada masa yang akan datang. Kami berharap issu siap mundur Gubernur 2.5 tahun tidak menjadi wacana yang dapat menghambat pembangunan Propinsi Bengkulu dan kita tidak kebabisan energi pada hal-hal yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Catatan Kunjungan Kerja H. Mahyudin Shobri, SE ke Daerah

HASIL KERJA DPD

2008-09-03T01:27:00.000-07:00

Himpunan Keputusan-Keputusan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Hasil Kerja Panitia Ad Hoc IV
H. MAHYUDIN SHOBRI, SE

Sejak Pelantikan Anggota DPD RI tanggal 1 Oktober 2004 hingga Maret 2008, DPD RI telah berperan dalam pengembangan demokkrasi serta merespon berbagai permasalahan yang timbul di daerah-daerah, membantu penanganan masalah bencana alam, masalah infrastruktur, rawan konflik dan pasca konflik, masalah infrastruktur dasar bagi masyarakat, pengembangan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan serta penanganan masalah illegal logging, illegal fishing, illegal trading, illegal minning, serta kegiatan ekonomi lintas batas, masalah busung lapar dan gizi buruk, masalah kenaikan harga BBM dan kebijakan dana kompensasinya, masalah pendidikan, masalah anggaran serta memperjuangkannya di tinggkat nasional.

Tahun 2005

Keputusan DPD RI Nomor 7/DPD/2005 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005 tanggal 20 Mei 2005.
Keputusan DPD RI Nomor 13/DPD/2005 tentang Pertimbangan DPD RI Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun Anggaran 2004 Untuk Dijadikan Bahan Pertimbangan Bagi DPD RI dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2006 tanggal 6 Juli 2005.
Keputusan DPD RI Nomor 18/DPD/2005 tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun 2005 tanggal 15 September 2005.
Keputusan DPD RI Nomor 19/DPD/2005 tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU tentang APBN Tahun 2006 tanggal 15 September 2005.
Keputusan DPD RI Nomor 41/DPD/2005 tentang Pertimbangan DPD RI Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2005.
Keputusan DPD RI Nomor 42/DPD/2005 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005 tanggal 16 Desember 2005.
Keputusan DPD RI Nomor 43/DPD/2005 tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2006 tanggal 16 Desember 2005.
Keputusan DPD RI Nomor 44/DPD/2005 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perpajakan. Tanggal 16 September 2005

TAHUN 2006

Keputusan DPD RI Nomor 3/DPD/2006 tentang Pertimbangan DPD RI Atas hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2005 untuk Dijadikan Pertimbangan Bagi DPD RI dalam Penyusunan RUU ABPN Tahun Anggaran 2007 tanggal 3 Maret 2006.
Keputusan DPD RI Nomor 5/DPD/2006 tentang Pendapat dan Usulan DPD RI Atas RUU tentang BPKI RI tanggal 28 Maret 2006.
Keputusan DPD RI Nomor 11/DPD/2006 tentang Pertimbangan DPD RI atas RUU Pajak dan Retribusi Daerah. Tanggal 16 Juni 2006
Keputusan DPD RI Nomor 16/DPD/2006 tentang Pandangan dan Usulan DPD RI Atas Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubanhan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara tanggal 5 Juli 2006
Keputusan DPD RI Nomor 27/DPD/2006 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubanhan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005 tentang APBN tahun Anggarn 2006 tanggal 17 Juli 2006
Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD/2006 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang APBN tahun Anggarn 2007 tanggal 31 Agustus 2006
Keputusan DPD RI Nomor 51/DPD/2006 tentang Pertimbangan DPD RI Atas hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun Anggaran 2005 untuk bahan Pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Penyusunan Rancangan Undang-undang RI tentang APBN tanggal 19 Desember 2006.
Keputusan DPD RI Nomor 52/DPD/2006 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun 2005 tanggal 19 Desember 2006

TAHUN 2007

Keputusan DPD RI Nomor 7/DPD/2007 tentang Pertimbangan DPD RI atas Hasil Pemeriksaan BPK RI semester I Tahun anggaran 2006 sebagai bahan pertimbangan bagi DPR RI dalam penyusunan Rancangan Undang-undang APBN Tahun 2008 Tanggal 8 Februari 2007
Keputusan DPD RI Nomor 16/DPD/2007 tentang Pertimbangan DPD RI Atas Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Bahan Pertimbangan Bagi DPD RI dalam Pemilihan Anggota BPK. Tanggal 8 Maret 2007
Keputusan DPD RI Nomor 22/DPD/2007 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga Tahun 2005 tanggal 28 Maret 2007
Keputusan DPD RI Nomor 31/DPD/2007 tentang pendapat dan usulan DPD atas Rancangan Undang-undang tentang Mata Uang tanggal 21 Juni 2007
Keputusan DPD RI Nomor 32/DPD/2007 tentang pendapat dan usulan DPD atas Rancangan Undang-undang tentang Perbankan Syariah tanggal 21 Juni 2007
Keputusan DPD RI Nomor 33/DPD/2007 tentang pendapat dan usulan DPD atas Rancangan Undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tanggal 21 Juni 2007
Keputusan DPD RI Nomor 38/DPD/2007 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2006 tentang APBN tahun anggaran 2007.tanggal 19 Juli 2007
Keputusan DPD RI Nomor 39/DPD/2007 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang RI tentang APBN tahun anggaran 2008. tanggal 19 Juli 2007
Keputusan DPD RI Nomor 48/DPD/2007 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang RI tentang APBN tahun anggaran 2008 tanggal 26 September 2007.
Keputusan DPD RI Nomor 52/DPD/2007 tentang Hasil Pengawasan DPD RI terhadap Undang-undang No 18 tahun 2006 tentang APBN Tahun Anggaran 2007 Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia. tanggal 11 Desember 2007
Keputusan DPD RI Nomor 59/DPD/2007 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun Anggaran 2006 tanggal 19 Desember 2007

TAHUN 2008

Keputusan DPD RI Nomor 20/DPD/2008 tentang Pertimbangan DPD RI Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2007 27 Maret 2008
Keputusan DPD RI Nomor 20/DPD/2008 tentang Pertimbangan DPD RI Atas RUU RI tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2006 tanggal 27 Maret 2008
Keputusan DPD RI Nomor 23/DPD/2007 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-undang RI No 41 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang RI No 18 tahun 2006 tentang APBN tahun anggaran 2007. tanggal 2 April 2008
Keputusan DPD RI Nomor 24/DPD/2007 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang RI tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2007 tentang APBN tahun anggaran 2008.tanggal 2 April 2008

Profil

2008-08-04T20:58:00.001-07:00

H. Mahyudin Shobri, SE, dilahirkan di Bengkulu, mempunyai istiri Hj. Haizarrani, SPd telah dikaruniai 5 orang anak: Rizki Maharani, Ananda Maharani, Muh.Anugrah Shobri, Puteri Nabilah Maharani dan Muh. Ilham Shobri.
Pendidikan di tempuh MI Nurul Huda, MTsAIN Bengkulu, SMA Muhammadiyah Bengkulu, Sarja Ekonomi Universitas Bengkulu dan saat ini menempuh program pascasarjana STIA LAN, program Manajemen Pembangunan Daerah di Jakarta.
Sebelum menjadi anggota DPD RI bekerja sebagai seorang pengusaha dibawah bendera Sekotong Corp.
Bertempat tinggal Jl. Danau Raya No. 02, Panorama Bengkulu 38226. Berkantor di Gedung DPD RI Lt 1 Ruang 101, jl. Gatot Subroto No 6 Jakarta 10270, Telpon (021)57897135 Fax.(021)57897466.
Organisasi yang pernah diikuti Menwa Mahadwiyudha UNIB, PMII Bengkulu, NU, GP Ansor, HIPMI Bengkulu, Kosgoro, SOKSI Bengkulu, GAPENSI, Dewan Penyantun STAIN Bengkulu, ISEI, PB IKAL UNIB, FOKSIKA PMII, Dewan Penasehat BMA Provinsi Bengkulu.

Saran, Kritik dan Masukan Konstruktif alamatkan ke email: Mahyudin@plasa.com